Artikel Pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia

Bagaimana pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia saat ini?

Akademisi UGM, Denny Puspa Purbasari menulis artikel menarik mengenai refleksi pendidikan Ilmu Ekonomi di Indonesia. Banyak hal menarik dari tulisan tersebut, tapi bagian yang paling menarik bagi saya adalah mengenai peran ganda ekonom di kampus, sebagai ilmuwan yang mengembangkan "ilmunya" dan, dalam istilah penulis di artikel tersebut, penasihat kebijakan atau pengambil kebijakan.

Tulisan tersebut sangat layak untuk dibaca baik yang sedang kuliah dan belajar Ilmu Ekonomi, yang sudah lulus program Ilmu Ekonomi, atau para dosen program Ilmu Ekonomi.

Tidak ada salahnya berharap kampus di Indonesia menghasilkan karya akademis Ilmu ekonomi yang berkualitas dan berkontribusi bagi perkembangan pemikiran Ilmu Ekonomi. Semoga.

Daoed Joesoef tentang Pendidikan (1)

Berikut posting kutipan dari buku memoar Daoed Joesoef pada bagian "Bung Hatta dan Aku" sewaktu membahas masalah pendidikan.

Banyak pelajar  dan mahasiswa-atas dorongan orang tua atau kesadaran bahwa hidup ini finite atau sudah lama hidup dalam kekurangan dan harus membantu adik-adik-ingin memfokuskan pendidikan pada program yg berkaitan dgn employment dan di perguruan tinggi menjauhi subyek perkuliahan yg bersifat akademis. Sebaiknya jangan dihalang-halangi kecenderungan manusiawi ini bahkan disediakan jalur pendidikan yg diperlukan untuk itu. Sebab sering terjadi, dengan berlanjutnya usia dan kesadaran belajar seumur hidup, ada saja lulusan S1 yang semakin berminat pada the world of ideas dan karenanya mulai menghargai cara berpikir akademis sebagai kunci efektif memasuki "dunia" tersebut, bahkan tertarik pada pikiran transdisipliner, yaitu pikiran yang tidak berhenti begitu saja di perbatasan setiap disiplin ilmiah, tetapi terus mengarah ke gejala multidimensional dan bukan ke disiplin yang mencomot satu dimensi saja dalam gejala itu. Atas kesadarannya sendiri lulusan S1 ini berusaha mendalami the nature of truth, sebagaimana yang kita cari daam ilmu pengetahuan dan dalam kehidupan sosial, tidak hanya melalui penalran satu disiplin ilmiah, tetapi melalui penyatuan dan interaksi berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan menelusuri pengaruh dari usaha pencarian kebenaran empiris ini, the habit of empirical truth, atas perilaku manusia. 

Kemudian, 

Biasanya orang-orang seperti inilah yang kelak semakin melibatkan diri dalam komunitas mereka dan semakin tertarik pada current public affairs. Bila demikian kegiatan-kegiatan mereka sangat berperan dalam penciptaan dan pelestarian berbagai aspek kegiatan sosial-politik, yang memungkinkan para warga bekerja sama lebih efektif untuk mencapai shared objective (gotong royong, paguyuban budaya, olahraga, civil society, dan lain-lain). Jelas bahwa proses pembelajaran masyarakat ke arah ini akan menjadi lebih efektif bila, di samping jalur persekolahan, penyediaan tangga kemajuan ini melibatkan pula perpustakaan umum, museum, organisasi-organisasi artistik, pemagangan di komunitas bisnis-industrial;, pendidikan alternatif, dan multimedia.

(Joesoef, Daoed. 2006. Dia dan Aku. Jakarta: Penerbit Kompas; hal. 265-266)

Jika ada penulisan yang salah mohon dikoreksi, karena saya ketik ulang dari bukunya.

Biaya Transaksi Pendidikan

Selain sebagai investasi, pendidikan juga dapat dilihat sebagai suatu proses transaksi. Jika kita sepakat pendidikan merupakan suatu proses transaksi yang meliputi perpindahan individu dari suatu komunitas (keluarga) ke komunitas lain (lembaga pendidikan). Oleh karena itu, transaksi memerlukan biaya yang dikenal sebagai biaya transaksi yaitu biaya pencarian informasi, biaya negosiasi dan biaya pengawasan, pemaksaan dan pelaksanaan (Mburu, 2002). Dalam kasus pendidikan biaya transaksi difokuskan pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan negosiasi dan biaya pencarian informasi.

Biaya transaksi dalam pendidikan setidaknya dapat diukur dari biaya yang dikeluarkan untuk mencari informasi mengenai kualitas pendidikan yang ditawarkan suatu institusi pendidikan (energi, waktu, uang). Informasi relatif cukup mudah didapatkan jika anda berada di sebuah kota besar yang memiliki jaringan informasi yang baik. Lebih jauh, banyak pihak yang dapat membantu anda mencari informasi terkait pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, mulai dari guru di sekolah, konsultan, bahkan bisa didapatkan gratis di pameran hotel berbintang. Sementara nasib calon siswa di suatu kampung yang jauh dari kota besar cukup sulit untuk memperoleh informasi, sedangkan di wilayah mereka berdomisili sekolah berkualitas yang diharapkan tidak ada. Informasi yang ada sangat terbatas dan bahkan tidak ada.

Tidak adanya informasi yang didapat seorang anak sebelum memasuki sekolah tidak hanya terjadi di pendidikan tinggi. Kasus lain terjadi pada saat seorang lulusan SMP ingin meneruskan ke SMA atau SMK. Umumnya mereka akan kesulitan mendapatkan informasi apa bedanya SMA dan SMK, sehingga jangan heran banyak yang tersesat ketika memilih sekolah lanjutan, orang tua yang diharapkan pun tidak dapat membantu banyak. Ditambah lagi pemerintah absen dalam wujud dan program untul membantu calon siswa menentukan kemana mereka akan melangkah.

Biaya pendidikan dapat dikalkulasikan dalam nilai uang, tetapi biaya transaksi begitu abstrak namun menjadi masalah yang cukup menjanjikan masalah. Jangan bicara banyak tentang mahalnya biaya pendidikan, jika untuk bisa mencari informasi tentang pendidikan saja susah. Masalah biaya pendidikan (mungkin) dapat diatasi dengan  mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan dan mengoptimalkan penggunaannya. Tetapi masalah biaya transaksi mungkin tidak akan (pernah) bisa diselesaikan bahkan dengan 100 persen APBN untuk anggaran pendidikan.Selain yang telah disebutkan, masih banyak hal-hal lain yang termasuk biaya transaksi pendidikan.

Fokus kita kebanyakan hanya pada biaya nominal yang dibayarkan saja, padahal ada biaya lain yang membebani para siswa dan orang tuanya. Selain biaya transaksi, kita juga perlu menghitung biaya pendidikan yang tidak langsung misalnya untuk pakaian, uang jajan, biaya transportasi dan lainnya yang mana menurut hipotesis saya berpengaruh signifikan terhadap proses pendidikan. Hal ini menyiratkan bahwa 20 persen untuk pendidikan belum tentu solusi untuk meningkatkan apa-apa di pendidikan itu, karena bisa jadi masalahnya ada di luar sektor pendidikan sementara anggaran dipatok pada sektor itu saja.

*Tulisan ini merupakan bagian dari tulisan utuh yang dimuat di Buletin HMJ IESP Undip 2011

Pendidikan, SNMPTN, dan Pemerataan Pembangunan

Siapa pun setuju bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu bangsa Pendidikan menjadi salah satu titik tolak jika suatu negara ingin berhasil dalam proses pembangunannya. Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu pilar dalam transformasi  kemajuan sosial masyarakat.

John C. Bock menyebutkan dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), bahwa peran pendidikan adalah sebagai : (a) ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; (b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan pendorong perubahan sosial; dan (c) untuk meratakan kesepakatan dan pendapatan. Ketiga peran tersebut  jika diidentifikasi, maka akan mengerucut pada proses pembangunan yang berkarakter dan berkualitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi strategis pendidikan ini membuat pemerintah selalu menaruh perhatian cukup besar pada proses pengembangan pendidikan. Salah satu bukti dari hal tersebut adalah anggaran yang disediakan dalam APBN untuk pendidikan mencapai 20%. Tidak heran kenapa pemerintah di berbagai negara mencoba berinvestasi di bidang pendidikan secara masif, karena ada anggapan bahwa investasi di bidang pendidikan akan memberikan multiplier effect yang lebih besar dari sekedar investasi di bidang sumber daya yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah dengan bagian 20% dari APBN tersebut sudah mampu membuat pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan SDM berkualitas untuk pembangunan?